Bombana, anoatribun.com - Sidak penambangan pasir ilegal di Desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, kembali memantik kritik keras. Penertiban tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan tambang ilegal dan justru menjadi contoh ketimpangan penegakan hukum. Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh Kadis Pertambangan DPD LIRA Kabupaten Bombana, Andi Amil, yang tampil sebagai narasumber utama.
“Saya tidak mempersoalkan penertiban di Toari. Yang saya persoalkan adalah polanya. Yang ditertibkan selalu masyarakat kecil, sementara aktivitas tambang besar yang jelas-jelas kasat mata hanya dilihat-lihat saja,” tegas Andi Amil.
Menurutnya, Sidak Toari seharusnya menjadi pintu masuk penertiban menyeluruh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. “Kalau Toari dijadikan sampel, publik bisa menilai sendiri bahwa negara cepat bertindak ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tapi lambat bahkan diam ketika berhadapan dengan tambang besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tambang galian C skala besar di Bombana bukan isu tersembunyi. Alat berat beroperasi terbuka, jalur distribusi material jelas, dan dampak kerusakan lingkungan nyata. “Saya tegaskan, ini bukan soal tidak tahu. Ini soal berani atau tidak berani,” katanya.
Andi Amil menilai, kerusakan lingkungan paling serius di Bombana bukan disebabkan oleh aktivitas kecil seperti di Toari, melainkan oleh tambang besar yang dibiarkan bertahun-tahun. Abrasi pantai, rusaknya pesisir, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adalah akibat langsung dari pembiaran tersebut.
“Saya menantang Pemkab Bombana, APH, dan seluruh instansi terkait: hentikan penertiban yang tebang pilih. Kalau serius bicara lingkungan, tutup semua tambang ilegal, terutama yang skala besar,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pola kehadiran aparat dan instansi teknis yang dinilai normatif. “Datang melihat, mencatat, lalu pulang sementara tambang besar tetap jalan. Publik tidak bodoh. Mereka tahu ada yang tidak beres,” ujarnya.
Atas nama DPD LIRA Bombana, Andi Amil mendesak dibukanya data perizinan tambang galian C secara transparan serta penindakan tanpa pandang bulu. “Penegakan hukum yang hanya berani ke bawah itu bukan ketegasan. Itu keberanian semu,” katanya.
Ia menutup dengan pernyataan tegas: “Saya akan terus bersuara dan mengawal persoalan ini. Karena ketika negara memilih aman, yang dikorbankan selalu rakyat kecil dan lingkungan Bombana.”tutupnya
